agus joko pramono Fundamentals Explained
agus joko pramono Fundamentals Explained
Blog Article
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
"Kesamaannya banyak banget termasuk yang secara prinsip tentang daycare, tentang kerja dari mana saja get the job done from just about everywhere sehingga dengan demikian tidak perlu mentor khusus," sambung mantan Sekjen PDIP itu.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
On incredibly sensible terms, numerous BPK teams have carried out specific IDI Programs as venture groups, members, facilitators and subject matter industry experts and also have appropriately boosted specific and Skilled competence. My position on the IDI Board, I think, assists inspire the SAI to succeed in For brand spanking new institutional and specific milestones."
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
For the duration of his tenure, he also initiated the audit of the preparedness of Indonesian Govt’s implementation of your SDGs.
Arif menuturkan, Pansel KPK juga telah mendengarkan masukan publik dari berbagai unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah forum diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
The following articles are merged in Scholar. Their mixed citations are counted just for the first report.
Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
"Kemudian untuk substansi materi tentang debat yang untuk tanggal six saya juga sedikit-sedikit kan sudah mulai kami sosialisasikan, kami keluarkan," katanya.
In relation to your establishment, the function of your BPK Vice Chairman since the Vice-Chair with the UN IAAC can reinforce BPK's dedication in supporting the more info optimization of Indonesian overseas plan and Increase the picture of the BPK as an institution with competencies identified at the Worldwide stage.
"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.